PROBLEMATIKA DAN REALITAS ORGANISASI MAHASISWA DAERAH

...Sesikit membaca sejarahnya bahwa Mahasiswa mendapat porsi istimewa dalam sistem rotasi bangsa ini...

Oleh : Muhtadin*

Fenomena organisasi daerah adalah realitas klasik bagi masyarakat intelektual (baca : mahasiswa) Indonesia, terutama yang menjalani masa studinya di luar daerah asalnya. Salah satu catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, peran organisasi pemuda daerah, mutlak memainkan bagian penting dalam keseluruhan skenario perjuangan bangsa Indonesia. Masih terlalu melekat dalam ingatan bangsa Indonesia,28 Oktober 1928, kurang lebih 76 tahun yang lalu,betapa pernyataan bersama dari organisasi pemuda di seluruh penjuru tanah air seolah menjadi penyejuk di tengah gerahnya para pejuang akan penjajahan yang dialami, dan menjadi penyulut semangat perjuangan yang telah kelelahan. Dengan pernyataan bersama sebagai sebuah komitmen untuk berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu dalam ruang perjuangan itu memandu arah perjuangan yang tadinya terpecah, menjadi lebih terintegrasi dan strategis.

Dalam dinamika perkembangan bangsa, dimanapun, sulit untuk dihindari bahwa peran generasi muda sangat vital bagi konsistensi sebuah perjuangan. Dalam babak-babak perjuangan, baik merebut, mempertahankan atau membangun sebuah kemerdekaan, kontribusi dari generasi muda seakan menjadi satu-satunya tolok ukur dan indicator bagi keberhasilan perjuangan tersebut. Budi Utomo, Sumpah Pemuda adalah salah satu contoh wakil genre dan hasil dari upaya pemuda sebagai pendobrak perjuangan bangsa ini. Simak juga kekhawatiran seorang JFK terhadap kecenderungan yang mewabah di kalangan muda Amerika sebagai dampak pasca pemberlakuan wajib militer bagi perang-perang yang dilakukan Amerika. Al hasil, segala upaya yang dilakukan diarahkan dalam kerangka mereduksi dan bahkan menghilangkan trauma yang terjadi. Bahkan dalam beberapa kejadian baru dalam dinamika nasional, peran mahasiswa sebagai intelektual muda adalah salah satu pull factor bagi beberapa perubahan tatanan bangsa. Demikian pentingnya peran generasi muda, sehingga bukan hanya nasib sebuah bangsa yang menjadi taruhan, bukan tidak mungkin nasib peradaban sangat ditentukan oleh kelas ini
Belakangan, entah dikarenakan cepatnya dinamika bangsa Indonesia yang tengah menata kembali fondasi dan tatanan serta arah perjuangan yang sempat tercabik-cabik oleh ganasnya dinamika di luar, ditambah wacana tentang globalisasi, berbagai gagasan tentang peran sentral generasi muda seakan-akan terabaikan. Bahkan oleh kalangan generasi muda itu sendiri. Perubahan dalam berbagai aspek bangsa ini menimbulkan kegamangan yang luar biasa bagi generasimuda dalam menentukan sikapnya. Dalam mengahadapi realitas inilah, sangat penting bagi generasimuda untuk tetap konsisten melakukan re interpretasi dengan kualitas dan kecepatan yang sangat tinggi.
Isu-isu globalisasi, sebagaimana dimunculkan di awal, dengan berbagai indikator-indikatornya memiliki andil besar bagi perubahan-perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi yang berakibat pada cepatnya arus informasi yang kian memudahkan lalu lintas ide dan gagasan bahkan dalam skala global sekalipun. Tanpa adanya pemahaman yang utuh terhadap berbagai perubahan tersebut, nilai-nilai yang telah tumbuh dalam sebuah masyarakat dan telah menjadi fondasi berdirinya sebuah bangsa sebesar Indonesia akan tereduksi dan terlupakan. Bukan tidak mungkin, dengan berbagai potensi sosialkultural yang dimiliki Indonesia akan menjadi potensi konflik dan menyerang balik integrasi bangsa se-heterogen Indonesia.
Yang menjadi focus permasalahan adalah peran sentral generasi muda (baca : mahasiswa) sebagai penggerak utama dalam kaitannya dengan fenomena organisasi daerah. Fenomena organisasi daerah yang banyak dijumpai terutama di kota-kota yang menjadi pusat tujuan pendidikan, mutlak tidak akan ada tanpa keberadaan mahasiswa sebagai aktor utamanya. Hubungan yang telah menjadi keniscayaan tersebut belakangan agaknya merenggang. Terkait dengan berbagai dampak globalisasi yang mengantarkan manusia pada pemahaman yang lebih dari sekedar modern. Faham yang dikenal dengan istilah posmodernisme ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan tanpa kita sadari sudah sedemikian dekat, sekedar contoh adalah pola konsumsi yang kita lakukan seringkali bukan dalam rangka menjawab kebutuhan yang masing-masing memiliki level pemenuhan sendiri, tapi lebih pada konsumerisme yang “membabi buta”. Contoh tersebut sekedar menunjukan betapa perilaku kita telah berubah dan seringkali perubahan tersebut bukan perubahan yang progresif realistis. Kita telah dengan mentah-mentah menelan apa yang ada tanpa ada upaya untuk membaca kembali secara utuh fenomena yang terjadi dalam dinamika kehidupan kita. Output dari kian maraknya fenomena seperti ini adalah generasi-generasi “pop”. Bukan pop dalam pengertian sebenarnya yang memiliki kriteria-kriteria sendiri, tapi lebih kepada “asal pop”.
Realitas sosial seperti kecenderungan “asal pop” menyeret generasi muda kita untuk lebih menerima apa yang menjadi trend, yang lebih mayor. Sementara berbagai faham dan realitas yang minor terlupakan begitu saja dengan berbagai ungkapan apatisme di sepanjang jalannya. Eksistensi organisasi daerah dan pandangan yang berkembang tentang eksistensinya tersebut pada akhirnya terimbas. Perspektif lain yang agak lebih baik adalah tetap mengakui eksistensi organisasi daerah, namun eksistensi tersebut dianggap sebagai sebuah end product yang tidak memerlukan analisa kritis lagi untuk tetap relevan dengan tuntuan perkembangan peradaban secara umum.
Dalam tahapan awal proses belajarnya, kebanyakan orang akan berangkat dari pertimbangan yang sangat pragmatis (like and dislike). Di lain pihak, kejiwaan generasi muda yang lebih sensitive terhadap sesuatu yang “baru”, berhadapan dengan permasalahan globalisasi dan berbagai konsekuensi logis, baik yang telah terpetakan maupun yang belum, pada akhirnya berdampak pada perspektif berpikir yang apologis dan cenderung apatis, apalagi terkait dengan organisasi daerah. Generasi muda yang semestinya menjadi pionir bagi eksistensi organisasi daerah, terjebak dalam kompleksitas permasalahan sebagaimana terurai di atas. Ditambah image yang seringkali dikaitkan antara organisasi daerah dengan “penguasa” berujung pada sebuah kesimpulan prematur bahwa organisasi daerah adalah kepanjangan tangan penguasa, keterjebakan yang dialami oleh generasi muda dan organisasi daerah sebagai entitas independen kian rumit untuk diurai.
Berikutnya apakah organisasi daerah masih cukup relevan dan efektif sebagaimana gagasan awal yang menjadikan organisasi, baik yang bersifat kedaerahan maupun di luar itu sebagai sebuah media bagi generasi muda untuk tetap berproses di luar proses formal yang harus mereka jalani. Apakah organisasi daerah masih dapat memfasilitasi semangat-semangat kolektif yang telah terbukti mampu mengentaskan bangsa ini dari permasalahan penjajahan?
Adalah sebuah kesalahan ketika permasalahan telah dimunculkan, dan bukannya berupaya untuk menjawab atau paling tidak menentukan sikap yang “benar”, sehingga kegamangan tidak lagi menjadi dominasi generasi muda. Bukan tidak mungkin posmodernisme yang menghasilkan dampak berupa kecenderungan individualisme ditambah dinamika nasional seperti fenomena otonomi daerah dan kegamangan yang mewabah pada generasi muda bukan tidak mungkin isu-isu separatisme akan menjadi permasalahan krusial bagi bangsa ini. LAGI!!
Dari sekian gambaran permasalahan yang harus dihadapi generasi muda, berikutnya organisasi daerah yang terimbas pada skala yang lebih besar lagi, bangsa ini, solusi yang ditawarkan di sini adalah sesuatu yang sederhana. Kotradiktif dengan gambaran permasalahannya, solusi tersebut adalah gagasan re-thinking yang dipadukan dengan kecepatan respon dalam membaca dan menyikapi dinamika kehidupan subjek dan objek kajian, yaitu generasi muda dan organisasi daerah. Namun solusi tersebut masih terlalu kualitatif untuk langsung diimplementasikan pada kondisi yang sebenarnya.
Masalah apatisme yang mewabah di kalangan muda, belum serumit permasalahan lain semacam dehumanisasi, dan demoralisasi, meskipun masalah tersebut saling terkait. Apatisme ini tumbuh subur dikarenakan beberapa sebab utama, terutama tingkat kejenuhan generasi muda mengenai fenomena objek (organisasi daerah) yang terkesan monoton, dan “itu-itu aja”. Bagi kebanyakan generasi muda, kecenderungan untuk mendapatkan wacana-wacana baru, akan lebih banyak dijumpai “di luar” kerangka organisasi daerah. Secara ekstrem, organisasi daerah dianggap tidak mampu memfasilitasi need of achievement yang melekat dalam perkembangan mental generasi muda. Berbagai perkembangan teknologi sebagaimana sebelumnya, kian memudahkan siapa saja untuk memperoleh wacana-wacana baru tersebut.
Kurang lebih dengan permasalahan generasi muda sebagai subjek permasalahan, fenomena organisasi daerah sebagai objek, meskipun independen, akan berhadapan dengan kompleksnya permasalahan generasi mudanya. Masalah organ daerah sangat tergantung pada pelaksananya. Bahkan lebih parah, telah dianggap sebagai sebuah kewajaran ketika tanggungjawab mengenai organisasi daerah adalah “otoritas” beberapa gelintir pihak tertentu saja. Saling terkaitnya permasalahan tersebut, sebenarnya memudahkan upaya mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut. Tanpa adanya interest tentang organisasi daerah, persoalan tanggungjawab pelaksanaan organisasi daerah mustahil terselesaikan, dan tanpa adanya variasi gagasan yang hanya muncul jika interest untuk berkontribusi dalam organisasi daerah cukup tinggi, mustahil organisasi daerah dapat beranjaka dari permasalahan kurang marketable –nya gagasan dan program yang akan dikerjakan.
Selanjutnya, langkah yang diambil haruslah lebih strategis, bahkan sampai level teknis kegiatan sekalipun. Secara garis besar, profesionalisme pelaksanaan organisasi daerah ternyata belum cukup terbukti. Dalam pemahaman dan skala yang lebih luas, strategis berarti bahwa setiap langkah yang diambil tetap pada batsan-batasan untuk mewujudkan tujuan bersama. Tanpa adanya koreksi dalam penentuan tiap langkah yang akan ditempuh oleh sebuah organisasi dapat membawa organisasi daerah ke arah yang salah dan besar kemungkinan justru menjadi pemicu konflik disintegrasi yang rawan dan dekat dengan fenomena organisasi daerah. Beberapa pengalaman mencatat bahwa organisasi daerah telah bergeser dari koridor organisasi sosialkultural, tapi telah menjadi “alat” bagi kepentingan beberapa orang saja. Dengan argumen tanpa upaya tersebut, kepentingan organisasi daerah sendiri tidak terfasilitasi, berbagai kejadian tersebut terlegitimasi menjadi sebuah kewajaran.
Terlepas dari kompleksitas permasalahan organ daerah tersebut, agaknya masih relevan untuk berkaca pada kejadian 76 thn yang lalu. Tanpa bantuan dari pihak manapun, hanya bermodalkan kesadaran kritis dan tanggungjawab moral, para pemuda dapat menyusun sebuah akar bagi terwujudnya kemerdekaan.
Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah dimana posisi kita sendiri di tengah kegamangan generasi muda pada umumnya dan kegamangan organisasi daerah dalam upayanya menemukan posisi yang tepat, bukan hanya sebagai wadah bagi apologi-apologi yang picik? Berasumsi dari kecenderungan yang cukup besar pada generasi muda sekarang untuk bersikap apologis dengan berbagai pembenaran retoris terkait dengan perubahan dan permasalahan yang muncul? Apakah kita masih menjadi penonton dan merelakan roda waktu menentukan arah perjalanan yang akan kita lalui? atau mungkin kita tidak lagi menonton, tapi apakah langkah kita cukup strategis dengan berbagai permasalahan di atas? Bukan jawaban bung! Hanya kerja yang bisa menjawabnya !!.
*Sekretaris Umum KPM Galuh Rahayu Ciamis-Yogyakarta 2007-2009, Aktivis HMI, Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND-PRM) Yogyakarta.

AGAMA, KEMERDEKAAN DAN CITA-CITA BANGSA

Oleh M.Muhtadin
INDONESIA sebuah bangsa dan negara, sudah enam puluh tiga tahun Indonesia merdeka. Sebuah rentang waktu yang pada dasarnya masih tidak terlalu panjang untuk membangun sebuah negara yang berbasiskan pada prinsip dan nilai demokrasi. Karenanya, tugas yang berada di pundak kita, serta tantangan yang menanti di masa depan, masih sangatlah berat.Diperlukan bukan hanya usaha keras untuk menggapai semua cita-cita itu, tapi juga komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-kebudayaan maupun juga pada aspek keagamaan.Bidang yang disebut terakhir ini juga memegang peranan yang tidak dapat dimarginalkan, sebab kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang plural dalam hal anutan agamanya merupakan potensi sekaligus tantangan yang berat. Fenomena keagamaan yang berkembang belakangan ini, setidaknya memberikan gambaran konkret tentang hal itu. Tulisan ini mencoba memberikan sebuah refleksi serta deskripsi seputar aspek keagamaan di Indonesia, yang kiranya bisa menjadi bahan ilustrasi tentang tantangan dan peran keagamaan yang strategis untuk diimplementasikan di negara kita ini.Jika kita menengok pada sejarah berbagai agama, tampak jelas bagaimana agama tampil sebagai 'pahlawan' bagi elemen masyarakat yang pada kurun waktu itu menjadi korban berlakunya sistem yang despotik, diskrimainatif dan otoriter. Agama tampil sebagai 'pejuang' bagi kemerdekaan kelompok masyarakat yang tertindas oleh struktur yang demikian. Baik itu struktur politik, sosial-budaya serta ekonomi. Sejarah agama Yahudi, membuktikan kepada kita bagaimana NabiMusa tampil sebagai penentang keras penguasa despotic Firaun, dengan tawarannya berupa sebuah konsep keagamaan. Nabi Isa juga menjadi pahlawan perlawanan rakyat kecil terhadap penguasa yangsemena-mena di kala itu. Demikian juga halnya dengan perjuangan Nabi Muhammad dengan konsep keislamannya, yang dengan gemilang berhasil meruntuhkan sistem politis, sosial-kultur, dan ekonomi masyarakat Arab yang diskriminatif. Fenomena yang sama dapat juga kita rujuk pada agama-agama yang lain. Jika ditarik pada konteks era modern saat ini, posisi agama pada saat kelahirannya ibarat sebuah kekuatan serta gerakan sosial yang berada 'di seberang' status quo, yang memiliki orientasi utama pada perjuangan prinsip serta nilai keadilan, kesetaraan dan kemerdekaan.Dengan konsep yang diusungnya, agama memainkan peran apik sebagai sebuah kekuatan yang akhirnya mampu menumbangkan sistem politik serta struktur sosial yang sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut. Kala itu, agama benar-benar berhasil menjelma menjadi kekuatan strategis yang sangat ditakuti oleh mereka yang menikmati serta menguasai sistem serta struktur politik, sosial-budaya dan ekonomi yang diskriminatif. Karenanya, kelahiran serta perkembangan agama selalu mendapatkan perlawanan keras nan sengit dari penguasa status quo. Mereka berupaya aktif untuk meredam perlawanan sosial, politis dan kultural yang basis perjuangannya dikobarkan oleh semangat keagamaan.Konsep MuliaSejarah panjang kelahiran dan perkembangan agama ini membuktikan kepada kita bahwa agama pada dasarnya memiliki sebuah konsep yang sangat mulia, strategis, dan vital. Yaitu konsep untuk membangun serta mencapai sebuah sistem, struktur serta realitas sosial yang berdasarkan pada prinsip dan nilai keadilan, kesetaraan serta kebebasan. Dan, jika sejarah agama-agama ini kita tarik dalam konteks dunia modern dewasa ini, kita akan mendapatkan pelajaran penting perihal fungsi serta peran dasar dari agama. Di era modern saat ini, dengan prinsip politik demokrasi, hal-hal yang berkenaan dengan upaya memberikan jaminan kebebasan untuk berekspresi, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, serta kesetaraan kultural, menjadi tugas negara untuk merealisasikannya. Termasuk dalam hal ini adalah jaminan yang terkait dengan persoalan memilih, menganut serta mengekspresikan keyakinan keagamaan. Negara, memiliki kewajiban penuh atas hal itu. Namun, secara faktual, tugas serta peranan tersebut terkadang tidak dapat dimainkan dengan maksimal. Bahkan sebaliknya, dalam kasus dan kondisi tertentu, peran dan fungsi negara justru berbanding terbalik dengan yang seharusnya dijalankan. Negara tidak mampu menjamin kesejahteraan ekonomi rakyatnya, tidak mampu menciptakan jaminan keadilan sosial, dan bahkan juga tidak mampu memberikan jaminan kebebasan bereks- presi.Tentu banyak hal yang dapat melatarbelakangi terciptanya kondisi demikian. Mungkin saja karena karakter kepemimpinan politiknya, kinerja pemerintahannya atau juga kondisi sebuah bangsa yang masih dalam tahap membangun dan menjalani proses berdemokrasi.Apapun latar belakang penyebabnya, dalam kondisi seperti itu, dengan mengacu pada sejarah kelahiran serta perjuangannya, posisi dan peranan agama seharusnya sangat strategis dan vital. Kondisi di mana negara tidak atau belum mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal, adalah saat di mana agama seharusnya mampu memainkan peranan sebagai kekuatan 'alternatif'. Kekuatan alternatif yang dimaksud di sini dalam kerangka pengertian berikut ini. Pertama, agama mengemban tanggung jawab untuk membantu rakyat memperjuangkan hak-hak kewarganegarannya. Jika negara tidak menjalankan fungsinya untuk menciptakan sebuah sistem yang mencerminkan terimplementasikannya prinsip keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi serta kesetaraan kultural, maka agama (wan) memiliki tanggung jawab untuk membantu rakyat mendapatkan hal itu.Misalnya dengan cara mengintensifkan gerakan penyadaran masyarakat dengan tujuan utama menciptakan sebuah masyarakat yang kritis terhadap realisasi kewajiban negara atas rakyatnya. Agama (wan) dalam kondisi seperti itu, memanggul tanggung jawab untuk menjadi kekuatan 'penyeimbang' atas negara.Terutama jika negara menjalankan sebuah sistem politik dan kenegaraan yang otoriter dan despotik. Agama, memiliki tugas untuk menyadarkan masyarakat akan \kondisi seperti itu, sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat untuk merubah kondisi serta mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya. Sebagaimana halnya pada masa awal kelahirannya, agama mampu memainkan peran apik sebagai motivator perubahan dan pencipta masyarakat kritis, dalam kondisi seperti ini agama juga dituntut untuk berperan demikian. Termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab agama (wan) untuk mencegah dilakukan intervensi oleh negara terhadap kebebasan rakyat dalam menganut dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Agama (wan) memanggul tugas ini.Kedua, tatkala negara tidak mampu menjalankan fungsi serta merealisasikan perannya secara optimal, atau bahkan mandul, agama memiliki tanggung jawab untuk tampil menjadi kekuatan 'alternatif' untuk merealisasikan cita-cita kebangsaan. Sebenarnya ini bukan peran yang muluk dan sulit diwujudkan, jika saja interpretasi konsep keagamaan diarahkan pada orientasi ini.Tidak hanya terpaku pada orientasi yang bersifat normatif, konservatif, dan formalistik-ritualistik. Dan jika kita mengacu pada sejarah kelahirannya, orientasi ke arah inilah yang sebenarnya menjadi dasar tumbuh dan berkembangnya semua agama.Agama bukan hanya konsep tentang bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya secara ritual, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana para penganutnya mampu mentransformasikan kesalehan ritualnya menjadi kesalehan sosial. Agama adalah sebuah tawaran konseptual bagaimana seorang individu mampu tampil dengan karakter kuatnya untuk memperjuangkan tegaknya keadilan, kebebasan dan egalitarianisme dalam realitas dimana ia hidup.Selain itu, agama juga tidak sekadar mengarahkan penganutnya pada orientasi transcendental, namun juga imanental. Artinya, agama tidak memfokuskan para penganutnya pada aspek ritual-formalistik, namun juga aspek materiil. Agama memerintahkan para penganutnya untuk meraih kesejahteraan ekonomi. Jika fungsi dan peran agama yang demikian mampu dijalankan, maka tidak optimalnya peran dan fungsi negara dapat tergantikan.Mencapai Cita-citaKetiga, dalam sebuah negara-bangsa yang sedang menjalani proses membangun dan berdemokrasi, agama dapat memainkan peran untuk membantu serta mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Agama, dalam hal ini dapat memainkan peran serta menjalankan fungsi sebagai 'kekuatan lain' selain negara, dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan kenegaraan-kebangsaan.Di usia yang keenam puluh tiga tahun ini, Indonesia sebenarnya memiliki banyak fenomena yang penting untuk direfleksikan sebagai bahan dasar menata masa depan bangsa dan negara ini. Termasuk dalam aspek keagamaan. Optimalisasi peran dan fungsi keagamaan, sebenarnya sangat strategis dalam membantu upaya meraih cita-cita kebangsaan-kenegaraan Indonesia. Eksistensi kita sebagai bangsa yang bukan hanya besar, namun juga plural, adalah potensi yang sangat berharga. Pluralitas Indonesia dalam aspek keagamaan, adalah salah satunya. Jika potensi keagamaan ini dioptimalkan fungsi dan perannya, maka niscaya bangsa ini akan tampil sebagai yang terdepan. Peran agama di Indonesia harus mampu mencapai taraf yang sangat optimal dalam membantu bangsa ini menggapai cita-cita dan stujuan kemerdekaannya. ** Penulis adalah Sekretaris Umum KPM Galuh Rahayu Ciamis-Jogjakarta